Polemik ide melarang burka di Prancis


Presiden Prancis Nicolas Sarkozy belum lama ini menyatakan mendukung gagasan untuk melarang wanita muslim mengenakan burka di wilayahnya.

Meski opini publik mayoritas warga di sana, gagasan itu juga mengundang penentangan.

Hari Selasa (22/06/09) tercatat sebagai kali pertama dalam kurun 150 tahun, presiden Prancis diperkenankan berpidato langsung di hadapan parlemen nasional.

“Masalah burqa bukan isu keagamaan. Ini masalah kebebasan, masalah martabat wanita,” kata Sarkozy.

Tapi, peristiwa politik ini kemudian mengundang perhatian lebih besar dar publik dan media, karena Sarkozy menghabiskan sebagian waktu pidatonya di depan parlemen untuk mengecam busana muslim burka.

Menurut Presiden Sarkozy, burka, busana yang menutup wanita dari kepala hingga kaki, itu tidak diterima di Prancis.

“Burka tidak akan diterima di wilayah Republik Prancis. Kita tidak menerima di negara kita wanita dikurung di balik jeruji, terputus dari seluruh kehidupan sosial, dilucuti dari segala identitas,” kata Sarkozy.

Atribut keagamaan

Kecaman Sarkozy terhadap burkha ini tak pelak langsung mengundang tanggapan pro dan kontra dari dalam dan luar Prancis, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Eropa.

Kita tidak menerima di negara kita wanita dikurung di balik jeruji, terputus dari seluruh kehidupan sosial, dilucuti dari segala identitas
Nicolas Sarkozy
Presiden Prancis

Sekitar 5 juta dari 65 juta jiwa warga Prancis diperkirakan adalah muslim.

Pengamat masalah sosial politik Prancis, Francois Raillon mengatakan, ini bukan kali pertama busana dan atribut keagamaan menjadi bahan polemik sengit di Prancis.

Lima tahun lalu, pemerintah Prancis mengeluarkan undang-undang yang melarang siswa sekolah negeri mengenakan atribut keagamaan yang kentara, seperti salib dan jilbab, di tempat belajar mereka.

Menurut Raillon, ketentuan hukum yang dinilai kontroversial dikeluarkan, sebagian karena pemerintah Prancis ingin mempertahankan prinsip sekuler khas Prancis, laisite.

Berdasarkan prinsip laisite, semua bentuk lambang keagamaan manapun, termasuk salib, dilarang dikenakan di sekolah, rumah sakit dan kantor milik pemerintah.

“Tapi di jalanan, orang boleh saja berpakaian sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan agamanya,” kata Raillon.

Produk burkini

Polemik kode busana wanita muslim atau hijab versus sekularisme juga terjadi di beberapa negara tetangga Prancis, seperti Jerman, Belanda dan Inggris, serta negara tetangga Indonesia, Australia.

Produk burkini diperkenalkan di Australia
Produk burkini diperkenalkan di kalangan muslimah Australia

Beberapa waktu lalu, seperti diberitakan BBC, diluncurkan produk busana yang dinamai burkini – bentuk busana renang yang dikatakan dirancang untuk muslimah yang ingin berenang tanpa menyisihkan ketentuan busana Islami.

Bagi sebagian kalangan, gagasan menyilangkan burqa dan bikini ini tidak bersumber dari upaya mencari kompromi di tengah ketegangan budaya.

Dosen antropologi budaya di Australian National University, Canberra, Amrih Widodo, yang aktif meneliti budaya pop di kalangan komunitas, mengatakan, debat mengenai kode busana wanita Islami ini bisa menjadi titik awal munculnya forum antara warga dunia muslim dan Barat.

Dalam forum tersebut, proses saling belajar bisa terjadi, namun forum semacam itu dinilai “masih sangat kurang”.

Menurut Amrih, cara mengatasinya bukan lewat policy formal oleh pemerintah.

Tapi, demikian tambahnya, pemerintah dan para pemimpin dan lembaga agama perlu memunculkan lebih banyak lagi arena semacam itu , sehingga lebih banyak interaksi berlangsung antar-kelompok masyarakat.

Namun, proses belajar itu, seperti yang digambarkan antropolog Amrih Widodo, tidak selalu mudah digulirkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di Prancis, misalnya, opini publik mayoritas dilaporkan telah terbentuk dan mereka mendukung pelarangan hijab, termasuk burka.

Sekelompok anggota parlemen Perancis mendukung suatu komisi parlemen lintas partai mengkaji apakah muslimah mengenakan burka merongrong prinsip sekulerisme, kata Raillon.

Komisi parlemen Prancis akan bekerja selama enam bulan ke depan.

Sementara itu, di luar parlemen, muncul kekhawatiran di kalangan aktivis HAM bahwa larangan mengenakan burka tidak akan mendatangkan kebebasan kepada kaum wanita, dan justru meminggirkan wanita yang mengenakan burka.

Tampaknya ini mendatangkan pertanda bagi warga Prancis bahwa polemik mengenai burka masih akan berlanjut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s